Kejaksaan Masih Pulbaket Terkait Dugaan Penyimpangan Jasmas DPRD Kota Kediri

KEDIRI - Gabungan beberapa LSM Kediri mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri memberikan dukungan dan support kepada Korps Adhyaksa terkait kasus dugaan penyimpangan jasmas DPRD Kota Kediri tahun 2019 sampai 2023.

Perwakilan LSM ditemui oleh Kasi Intelijen Boma didampingi Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri Nur Ngali di ruang loby kantor Kejaksaan. Hasil pertemuan pihak Kejaksaan dihadapan puluhan jurnalis Kediri akan komitmen dan serius terkait kasus tersebut. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa Dua Saksi Korupsi SKEBP Rajungan PT Surveyor Indonesia

Perwakilan LSM Kediri Basuki kepada wartawan menyampaikan, kedatangan kami ke kantor Kejaksaan untuk mengadukan terkait kasus dugaan penyimpangan jasmas. 

Pihaknya sangat mendukung dan mensupport pihak Kejaksaan agar ditangani serius menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dan yang bermain terkait jasmas. 

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Minta Kembangkan Pendidikan Berbasis Digital Menuju Kejaksaan Modern

Basuki juga meminta kepada Kejaksaan agar semua Dewan diperiksa. Kita ingin Kota Kediri ini bersih dari korupsi. 

"Saya akan terus mendampingi dan mengawal terus perkembangan kasus jasmas ini sampai ada tindakan hukum yang berlaku di negara ini, " ungkap Basuki. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 1 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Garam Industri

Sementara, Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Boma kepada wartawan menyampaikan, beberapa LSM Kediri terkait pengaduan Jasmas DPRD Kota Kediri tahun 2019 hingga 2023.

"Terkait kasus Jasmas, pihaknya sudah melakukan pulbaket dan tinggal pengembangan dan setiap minggunya sudah kita mintai keterangan, " ucap Boma. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 1 Saksi Terkait Perkara SKEBP Daging Sapi pada PT Surveyor Indonesia

Boma juga menuturkan dari permintaan LSM agar semua dewan diperiksa semua. Namun kita akan melakukan klarifikasi dan pulbaket ke siapa-siapa saja yang berpotensi melakukan penyimpangan. 

"Sejauh ini ada 6 orang sudah kami lakukan klarifikasi, tapi mohon maaf dari ke 6 orang tersebut kita tidak bisa menyampaikan, karena kita masih dalam tahap proses pulbaket, " terang Boma. 

Baca juga: JPU Terima Tersangka DE Dalam Perkara Pil LL

Ditanya terkait potensi kerugian negara dalam kasus Jasmas. Boma masih dalam tahap pulbaket dan pihaknya butuh proses untuk membuktikan adanya penyimpangan kasus Jasmas tersebut. 

Ditambahkan Kasi Pidsus Nur Ngali bahwa pihaknya sudah melakukan pulbaket dari laporan satu bulan yang lalu, kita tindaklanjuti dan masih melakukan verifikasi dari pihak-pihak terkait. 

Nur Ngali sendiri menjelaskan bahwa kasus Jasmas ini mekanismenya pengajuan kegiatan dari Pokmas mengajukan proposal melalui rekom dari Dewan. 

Nanti proposal diajukan ke Walikota dari jumlah disetujui atau tidak. Hal itu perlu kita dalami ada masalah atau tidak. 

"Kita lakukan cek data yang ada dan dari SPj keuangan itu yang ada dengan barang yang ada kita lakukan verifikasi satu per satu. Ada indikasi penyimpangan atau tidak kita belum bisa menyampaikan, " ungkap Nur Ngali. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo