Tiga Tahun Jabat Bupati Kediri Ini Hasil Capaiannya

Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada 26 Februari 2024 tepat tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kediri. Dalam kepemimpinannya, Bumi Panjalu terus berbenah dengan menghadirkan birokrasi yang melayani.

Melalui program-program andalannya, pasca dilantik pada 26 Februari 2021, Mas Dhito, sapaan akrab bupati muda ini melakukan berbagai gebrakan termasuk pada kebutuhan dasar kesehatan 

Baca juga: Menkominfo: Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Alami Penurunan 74 Persen di Pulau Jawa dan Bali

Di sektor ini, memberikan jaminan kesehatan bagi warganya, dari 1, 6 juta penduduk secara bertahap pemerintah daerah menggenjot Universal Health Coverage (UHC). 

Dimana awal 2022, satu tahun kepemimpinan Mas Dhito, capaian kepesertaan jaminan kesehatan masih 73, 61% merangkak naik 79, 07% di awal 2023 dan akhir tahun telah mencapai 95, 84%.

Baca juga: Panglima TNI Andika Perkasa Puji Fasilitas Karantina Balai Diklat Kemenag Surabaya

Berdasarkan segmen kepesertaan per Desember 2023, jumlah penduduk penerima bantuan iuran dari pendanaan APBD sebanyak 296.483 penerima, APBN 801.252, BP 34.585, PBPU 187.536, PPU BU 222.002, PPU PN 65.914.

Prosentase jumlah kepesertaan itu pun masih bisa berubah menyesuaikan jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri termasuk potensi migrasi penduduk ke Bumi Panjalu yang kini telah memiliki bandara. 

Baca juga: Tutup Muswil ke -10 DPW PPNI Jatim, Gubernur Khofifah : Apresiasi Seluruh Perawat Jawa Timur

Pun demikian, adanya UHC masyarakat tidak mampu yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan kini begitu didaftarkan bisa langsung aktif kepesertaannya. 

"Sektor kesehatan saya pantau betul. Target UHC atau jaminan kesehatan sudah tercapai tapi harus diikuti kualitas dan akses kesehatan pada semua tingkat, " kata Mas Dhito. Senen (26/2/2024) 

Baca juga: Danyonkes 2/ Divif 2 Kostrad Hadiri Rapat Kordinasi Sekaligus Terima Kunjungan Kerja Walikota Malang ke Rumkilap Yonkes 2/ Divif 2 Kostrad

Peningkatan kualitas pelayanan juga terus digenjot mulai dari tingkat Puskesmas sebagai faskes pertama. Dari 37 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri, 8 Puskesmas melayani 24 jam, dan sisanya yang sebelumnya hanya melayani poli pagi, kini juga melayani poli sore. 

Begitu pula pelayanan di rumah sakit daerah. Selain membuka poli sore, RSKK sebagai rumah sakit pelat merah juga memberikan pelayanan antar obat ke rumah pasien secara gratis. 

Baca juga: Binda Jatim dan Pemkab Kediri Genjot Pelaksanaan Vaksin di Desa Ngetrep Mojo

Capaian kepesertaan jaminan kesehatan itu menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga mendukung keberhasilan program lain di sektor kesehatan.

Seperti penekanan angka kematian ibu (AKI) dimana pada 2021 terdapat 29 kasus, 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebanyak 11 kasus kemudian 10 kasus di 2023. Lalu, angka kematian bayi (AKB) pada 2021 sebanyak 150 kasus, 122 kasus di 2022 dan 83 kasus di 2023.

Dalam kepemimpinan Mas Dhito, akhir 2021 telah disediakan mobil siaga yang ada di desa-desa. Selain untuk menunjang pelayanan pemerintah desa, mobil siaga ini juga diperuntukkan untuk mengantar warga untuk mengakses layanan kesehatan.

"Terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Mobil siaga ini bisa digunakan untuk mengantarkan warga ke rumah sakit, " tutur Mas Dhito.

Mas Dhito selalu menekankan kepada jajarannya, program yang dilaksanakan harus memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, berbagai langkah yang telah dilakukan harus diimbangi kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan.

Baca juga: Sinergitas, Muspika Dan Unsur Tiga pilar desa  Kawal Vaksinasi Warga Margourip Kec. Ngancar

Pihaknya memastikan akan terus memantau kualitas pelayanan yang diberikan petugas kesehatan baik itu rumah sakit daerah maupun puskesmas.

Disisi lain, program peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan pemerintah daerah dengan memperhatikan akses sarana sanitasi dasar. Tujuannya untuk mewujudkan _Open Defecation Free_ (ODF) atau masyarakat bebas dari buang air besar di sembarang tempat.

Pada tahun 2022, terbit surat edaran (SE) bupati tentang percepatan 0% perilaku buang air besar sembarangan di Kabupaten Kediri tahun 2023. Untuk mewujudkan itu pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak mulai tingkat kecamatan, desa bahkan swasta. 

Selain menggiatkan sosialisasi ke masyarakat, dilakukan pula program bantuan untuk sanitasi terutama jambanisasi. Hasilnya, Desember 2023 sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan atau 26 kecamatan yang ada di Kabupaten sudah 100% ODF. 

Atas berbagai program dan capaian yang dilakukan pada November 2023 Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Swati Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan ini diterima karena Kabupaten Kediri telah memenuhi 9 tatanan nilai kabupaten sehat. 

Baca juga: Polresta Banyumas Gelar Vaksinasi di Pilkades Banyumas

Disisi lain, tercapainya ODF, selain menjadikan lingkungan bersih dan sehat juga mendukung program penanganan stunting. Mas Dhito mendorong semua jajaran di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bersinergi dalam penanganan stunting. 

Hasilnya kasus stunting terus mengalami penurunan. Berdasarkan data bulan timbang, kasus stunting pada 2021 secara prosentase 14, 10%, turun menjadi 10, 23% di 2022 dan pada 2023 berhasil turun pada 9, 53%. 

"Kita harus punya target, ke depan targetnya zero stunting, tidak lagi single digit, " pungkas Mas Dhito. (adv/PKP)