Mas Dhito Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal

Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan, rokok ilegal dapat merugikan negara. Pasalnya dari pajak rokok, dapat digunakan untuk pembangunan daerah. 

Hal ini diungkapkanya pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai 2024 Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (30/7/2024) pukul 10.40 WIB.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurutnya, dari pendapatan rokok yang kepada pemerintah, dapat digunakan di beberapa sektor pembangunan seperti kesehatan, infrastruktur dan pendiidikan. 

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk berperan aktif mencegah sekaligus memerangi peredaran rokok ilegal di wilayahnya. 

Baca juga: Mengenal Desa Carangsari, Pemenang Pertama Anugerah Desa Wisata

“Sudahlah itu menimbulkan penyakit, pajaknya tidak masuk ke pemerintah, ” tegas bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut. 

Dikatakan Mas Dhito, dewasa ini selain dilapak-lapak offline, di market place online juga disinyalir adanya transaksi rokok ilegal tersebut. 

Baca juga: Felly Estelita: Pengawas yang Belum Memadai Sebabkan Lemahnya Perlindungan Negara pada Pekerja

Menanggapi hal ini, orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan skema bersama pihak terkait untuk mengurai persoalan transaksi rokok ilegal online ini. 

“Offline kita bisa tangani, karena online yang perlu di pantau. Karena kalau online transaksinya dari handphone ke hanphone, ” jelas Mas Dhito. 

Baca juga: Mesakh Mirin Nilai Papua Timur Layak Dipertimbangkan Jadi DOB

Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono menambahkan dalam mengatasi peredaraan rokok ilegal, pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan beacukai untuk melakukan operasi. 

Selama ini, laporan yang masuk akan diproses dan kemudian akan dilakukan peninjauan lapangan. pihaknya menyebutkan, sebulan terakhir terdapat 4 laporan masuk dan ditemukan 2 kasus. 

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

“Jika melanggar, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, ” tandasnya.